JAKARTA – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengusulkan agar skema penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ke depan tidak hanya berorientasi pada kondisi ekonomi calon penerima. Menurutnya, aktivitas mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dan rekam jejak kepemimpinan juga layak menjadi salah satu indikator tambahan dalam proses seleksi.
Lia menilai, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi merupakan cerminan karakter, kepemimpinan, serta kepedulian sosial yang patut mendapat perhatian. Dengan demikian, program KIP Kuliah tidak hanya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya generasi muda yang aktif berkontribusi bagi masyarakat.
«”Ke depan aktivitas pergerakan mahasiswa bisa menjadi salah satu instrumen atau pertimbangan dalam penyaluran KIP Kuliah. Dengan begitu, program ini tidak hanya membantu dari sisi ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya generasi muda yang aktif dan memiliki kepemimpinan,” ujar Lia di Gedung DPD RI, Selasa (14/7/2026).»
Lia menjelaskan, selama ini penyaluran KIP Kuliah sebagian besar dilakukan melalui perguruan tinggi dengan penekanan pada pemenuhan persyaratan administratif. Akibatnya, rekam jejak mahasiswa dalam organisasi, pengabdian kepada masyarakat, maupun aktivitas kepemimpinan belum menjadi bagian dari penilaian.
Karena itu, ia mendorong adanya dialog antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi mahasiswa untuk menyusun mekanisme yang lebih komprehensif tanpa menghilangkan tujuan utama KIP Kuliah sebagai bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Selain mengusulkan indikator kepemimpinan, Senator cantik asal Jawa Timur tersebut juga menyoroti perubahan kebijakan penyaluran KIP Kuliah yang kini semakin selektif melalui penggunaan data kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil.
Menurut Lia, penerapan sistem desil masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Ia mencontohkan adanya masyarakat yang secara administratif tercatat memiliki aset bernilai tinggi, seperti rumah warisan berukuran besar, namun secara ekonomi justru memiliki penghasilan yang terbatas.
«”Sering kali penilaian hanya melihat aset yang tercatat, misalnya rumah warisan. Padahal kondisi ekonomi sehari-hari belum tentu mencerminkan bahwa keluarga tersebut benar-benar mampu,” katanya.»
Atas kondisi tersebut, Lia mendorong pemerintah terus menyempurnakan sistem pendataan agar penyaluran KIP Kuliah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi riil masyarakat sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi dan menunjukkan jiwa kepemimpinan.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan KIP Kuliah, sehingga program bantuan pendidikan tidak hanya memperluas akses ke perguruan tinggi, tetapi juga melahirkan mahasiswa yang aktif, berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat.
(Anil)
