KOTA MOJOKERTO Pemerintah Kota Mojokerto menggelar asistensi dan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memastikan kualitas kinerja pemerintahan daerah tetap terjaga dan terus meningkat. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Mojokerto,
Selasa (10/2/2026).
Dalam agenda tersebut, Pemkot Mojokerto menghadirkan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah, Heriyandi Roni.
Kehadiran Kemendagri menjadi bagian penting dari tahapan sebelum LPPD resmi disampaikan kepada pemerintah pusat.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa reviu LPPD dilakukan secara komprehensif terhadap 126 indikator kinerja kunci yang menjadi tolok ukur capaian penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Menurut Ning Ita, sapaan akrabnya, forum asistensi ini merupakan ruang evaluasi objektif bagi seluruh perangkat daerah untuk menilai capaian kinerja secara jujur dan terukur.
“Forum ini penting agar kita bisa melihat dengan jujur capaian kinerja kita. Indikator yang sudah baik perlu dipertahankan, sementara yang masih rendah harus segera dicarikan solusi agar tidak berulang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi awal menunjukkan terdapat sembilan indikator kinerja utama yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi perhatian serius dan perlu dianalisis secara mendalam guna menentukan langkah perbaikan serta penyesuaian program pada tahun anggaran 2026.
“Kinerja pemerintah daerah harus terus bergerak naik. Target yang telah ditetapkan harus dicapai dengan kerja yang lebih fokus dan terukur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menekankan bahwa asistensi dan reviu LPPD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mengikuti proses asistensi dengan sungguh-sungguh hingga tuntas.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Mojokerto juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pada 2026, khususnya terkait penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia memastikan komitmen Pemkot Mojokerto tetap kuat dalam menjaga stabilitas kinerja pemerintahan dan mendukung program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden.
“Kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut kita bekerja lebih efektif dan cermat dalam mengelola APBD, agar pelayanan dasar dan pembangunan tetap berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui asistensi dan reviu LPPD ini, Pemkot Mojokerto berharap lahir rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan pada 2026, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Target kami, seluruh indikator kinerja ke depan menunjukkan perbaikan yang signifikan dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan warga Kota Mojokerto,” pungkas Ning Ita.
Jekyridwan
