SAMPANG — Polemik viralnya Video pernyataan H Abdullah Hidayat Pemerhati dan Pemilik Sapi Kerap dan kini masih menjabat selaku Wakil Bupati Sampang Madura Jawa Timur yang merasa kecewa karena kegiatan Karapan Sapi tidak dianggarkan makin meluas.
Pada Video berdurasi 0,40 itu kekecewaan H Abdullah Hidayat selaku Pemerhati Karapan Sapi terungkap dalam Pertemuan internal Pengurus dan Anggota Paguyuban Karapan Sapi Madura (Pakar Sakera) Sampang yang juga dihadiri oleh Kepala Disporabudpar selasa 18/9
Persoalan tersebut menjadi atensi bagi Elemen masyarakat untuk memberikan penilaian hingga klarifikasi dari Pimpinan OPD Terkait yang sempat mencuat ke Publik.
Menyikapi hal tersebut Agus Adi Sutanto SH Ketua LSM Rampak Naong Sampang senin 25/9, menegaskan Lembaganya selalu hadir untuk masyarakat tanpa ada keberpihakan.
Diungkap terkait tidak dianggarkannya kegiatan Karapan Sapi tahun 2023, Ia mengaku sepakat dengan yang disampaikan Wakil Bupati Sampang sebab Karapan Sapi menjadi Budaya Madura dan Ikon Sampang, terbukti 3 patung Karapan Sapi terpampang di Alun Alun Trunojoyo “Berbicara Recofusing itu kan Status Penganggaran dari Pusat tapi pengalokasiannya melalui TAPD setempat, jika Pemkab berkomitmen mengedepankan kegiatan berbasis Budaya sentral harusnya dianggarkan dengan mengurangi kegiatan lain yang kurang bermanfaat,” ujar Agus Adi Sutanto SH warga Asli Kecamatan Banyuates
Masih menurut Agus Adi Sutanto SH, banyak dampak positif dari kegiatan Karapan Sapi yakni Pelestarian Budaya, Mempersatukan masyarakat melalui kegiatan tersebut dan jika dimanfaatkan melalui Sosialisasi dari Anggaran DBHCHT segmennya luas karena tempat berkumpulnya ribuan masyarakat.
Sementara H Tohir Ketua LSM Laskar Merah Putih memaklumi kekecewaan dari Wakil Bupati Sampang sebab apa yang disampaikan merepresentasikan bagian dari masyarakat Pecinta Karapan Sapi di Sampang.
“Lagi pula kegiatan itu pelaksanaannya berjenjang untuk mendukung kegiatan Piala Presiden yang akan membawa nama baik Kabupaten Sampang juga,” ungkap H Tohir.
Terkait penyerapan Anggaran DBHCHT di Sampang Ia menilai masih belum transparan, terbukti dari penyerapan itu dampaknya belum maksimal dan signifikan dalam meminimalisir peredaran Rokok Ilegal.
Ia mengaku bersama elemen masyarakat lainnya terus menginventarisasi dan mengkaji penyerapan DBHCHT di Sampang, apalagi patut diduga ada pihak tertentu dari Non Struktural ikut campur dalam mengalokasikan DBHCHT baik itu terhadap OPD maupun pihak pihak yang mengelolanya
“Tinggal menunggu waktu saja,” imbuhnya
Ditambahkan, polemik tidak dianggarkannya Karapan Sapi atas kekecewaan Wakil Bupati Sampang akan menjadi pintu dan berpotensi menyeret DBHCHT kepada pusaran permasalahan yang akan diungkap pada akhir tahun 2023. ((NH-red)
