SAMPANG, Target-24jam.com — Keresahan dan ketidaknyamanan berujung kegaduhan sedang dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengisi kegiatan Uji coba Pasar Minggu di Taman Wijaya (Gor Indoor) jalan Wakhed Hasyim Sampang Madura Jawa Timur
Pasalnya dari kondisi yang sudah nyaman dan mulai ada pengembangan Kawasan Car Free Day (CFD) di jalan Wijaya Kusuma diusik oleh kebijakan tak terkonsep hingga menyebabkan kerugian dan kesengsaraan bagi PKL CFD yang direlokasi ke area Pasar Minggu
Inkonsistensi dari Pemangku Kebijakan mulai tampak saat Uji coba pertama sekaligus diresmikannya Pasar Minggu tersebut
Dari catatan dan informasi serta keluhan para Pengurus Paguyuban PKL baik di Wijaya maupun CFD, pada Uji coba pertama masih ada pelaku Usaha mainan yang beroperasi di Alun alun, ada PKL depan Gunung Sekar 1 dan SMPN 1 Sampang yang dibiarkan berjualan padahal sesuai Surat Edaran Diskopindag area tersebut minggu mulai pukul 00.00 wib – 12.00 wib steril dari PKL
Selain itu usai peresmian sejumlah Kendaraan roda 2 parkir depan Alun alun dan lalu lalang Sepeda motor dan becak yang masuk ke Taman Wijaya area Pasar Minggu, padahal area tersebut merupakan Kawasan CFD bebas asap
Hingga Uji coba kedua minggu 14/5 kasus serupa pun tetap terjadi, mulai pukul 06.00 wib masih ada pembiaran terhadap PKL yang berjualan di area terlarang seperti depan Taman Wijaya (jalan Raya Wakhed Hasyim, sebelum waktu CFD berakhir sudah tidak ada Petugas penutupan jalan di titik yang ditentukan menyebabkan warga dengan seenaknya memindahkan rambu rambu penutup jalan termasuk juga membludaknya Kendaraan R4 dan R2 di area depan Gor Indoor, padahal berdasar denah awal Jalan Manggis dan Aji Gunung menuju akses ke area Pasar Minggu ditutup
Akibat Inkonsistensi tersebut berdampak terhadap rasa keadilan dan kerugian yang dialami PKL
Istigfaroh Ketua Paguyuban PKL CFD mengaku kecewa atas perlakuan Pemerintah yang dianggap merugikan dan menyengsarakan PKL CFD
“Kami ini resmi dan di SK oleh Pemerintah melalui Diskop/Diskopindag, baik legalitas Paguyuban maupun Keberadaan lokasi kegiatan, kan rancu di SK nya berbunyi Paguyuban PKL CFD dan areanya di Wijaya Kusuma tp berjualan di Pasar Minggu bersama Paguyuban PKL lain dan lokasinya di Taman Wijaya,” ujar Istigfaroh minggu 14/5
Diungkap, para PKL CFD ini kan hanya tiap hari minggu itupun paling lama 5 – 6 jam beroperasi dan dari kegiatan tersebut diharapkan dapat mengais rejeki untuk kebutuhan Keluarga tetapi dengan dua kali Uji coba itu semua yang diharapkan sirna
Disebut penyebab kerugian dari PKL selain Inkonsistensi juga lokasinya panas, sepi dan memisahkan PKL dengan pelanggan karena enggan masuk ke lokasi akibat tempat parkir terlalu jauh
Zidan Ketua Paguyuban PKL Buana Santap Abadi minggu 14/5 mempertanyakan mengapa harus memaksakan konsep tidak jelas sementara di Wijaya Kusuma kegiatan CFD sudah mulai ramai dan kondusif bahkan berkembang ke area Wijaya Kusuma barat
“Tinggal penataan dan pengaturannya yang dimaksimalkan, bukan memaksakan relokasi dalam kegiatan yang baru,” ungkap Zidan
St Nadia Ulfah Ketua Paguyuban PKL Sang Engon menyatakan penempatan Paguyuban PKL ke Pasar Minggu tidak efektif dan efisien
“Kalau mau membuka kegiatan dan Kawasan baru harusnya diambil dari Paguyuban PKL setempat atau Paguyuban PKL Gor ditambah yang ada di luar, bukan membuyarkan Kawasan yang sudah ada dan kondusif,” tutur St Nadia Ulfah
Diungkap juga dengan Inkonsistensi serta ketidak tegasan bertindak terhadap PKL yang berjualan di area terlarang pastinya para Pengunjung akan memilih membeli ke PKL tersebut daripada susah payah berjalan ke area Pasar Minggu
Menyikapi hal tersebut H Moh Tohir selaku Pembina LSM Garda Kawal Sampang (GKS) minggu 14/5, dengan tegas menyatakan H Yuliadi Setiawan S.Sos MM selaku Sekdakab harus bertanggung jawab atas kegaduhan dan kesengsaraan yang dialami PKL
Menurut H Moh Tohir harusnya Sekdakab berkaca dan mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya yakni pada Uji coba Kawasan CFD di Samsul Arifin (depan Margalela) serta carut marutnya Pengadaan Kaos Senam Rekor MURI yang menyeret nama Sekdakab karena mudah diintervensi oleh pihak non Struktural
“Kami sudah menggalang sejumlah elemen pro PKL untuk melakukan gerakan melawan kesewenang wenangan terhadap PKL ini,” tegas H Moh Tohir
Ia mengaku sering memberikan saran masukan kepada dua Paguyuban PKL binaan LSM GKS agar selalu patuh dan taat terhadap kebijakan Pemerintah dan pihaknya tidak pernah ikut cawe cawe kepada urusan tekhnis maupun kebijakan tersebut, namun diakui pula tidak bisa menerima pendholiman terhadap PKL ketika PKL itu sudah patuh dan taat
Sementara Charul Saleh SE Aktivis LSM SP2M mengatakan langkah dari Sekdakab itu bentuk kebingungan dan kekalutan karena lemah dengan kekuatan intervensi pihak non struktural yang selama ini selalu ngerecoki OPD
Dijelaskan, dimanapun area fenomenal seperti Taman dan yang lain tidak bisa dilepaskan dari keberadaan PKL, tugas Pemerintah bukan memisahkan tapi menata dan mengatur agar tertib dan kondusif
“Tumben sekarang galau dengan keberadaan PKL di Alun alun, masih ingat dalam benak saya saat Peresmian Alun alun selalu di katakan “meningkatkan perekonomian” dan waktu launching kegiatan Ramadhan Sekdakab menyatakan “Alun alun menggairahkan jiwa Wirausaha”, lucu kan,” celoteh Chairil Saleh SE tersenyum
Ia berharap agar Pemkab khususnya Sekdakab segera instrospeksi diri, sebab terkesan OPD sudah capek dengan hal hal seperti itu yang berujung memicu benturan maupun konflik dengan PKL
Hingga berita ini dinaikkan, H Yuliadi Setiawan S.Sos MM selaku Sekdakab masih belum merespon dan memberikan konfirmasi. (AJ/AZ)
