SAMPANG, Target-24jam.com — Aturan yang melarang para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di depan Pendapa Trunojoyo Sampang Madura Jawa Timur terkesan Abu Abu
Pasalnya sebelum itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP dengan dalih Keputusan Rakor Tim Penataan PKL Kabupaten Sampang telah mengusir dan melokalisir PKL yang berjualan depan Pendapa itu ke jalan Wijaya Kusuma sisi barat dan timur
Kemudian seiring sejalan dengan euforia Penegakan Perda maupun aturan tekhnis lainnya termasuk juga pengalokasian lahan Parkir dan lahan untuk PKL di jalan Wijaya Kusuma, Pasukan dari Drs Suryanto MM Kepala Satpol PP tegas mengusir PKL dari luar yang berjualan depan Pendapa Trunojoyo
Ketegasan Satpol PP diikuti oleh jajaran Diskopindag yang mengeluarkan Surat Edaran agar depan Pendapa steril dari PKL
Dengan alasan karena tidak ada tempat pelaku Usaha Mainan (Lukis) yang semula ditempatkan di depan GOR Indoor diperbolehkan beroperasi di Trotoar depan Pendapa
Namun pantauan reporter Target_24jam.com.jumat malam 2/6, terjadi pembiaran terhadap PKL bersepeda maupun PKL menggunakan rombong beroperasi di area yang dilarang tersebut
Saat dikonfirmasi perihal itu Ketua Tim Penataan PKL Sekdakab berikut Anggota dari unsur Satpol PP dan Diskopindag tidak meresponnya
Hanya dari unsur DLH Perkim melalui Faisol Anshori selaku Kepala DLH Perkim yang memberikan konfirmasi
“Aduh masih ada saja yang mokong, itulah masyarakat kita dan mari kita kasih penyadaran bersama serta bahu membahu mengingatkan mereka,” ujar Faisol Anshori
Menanggapi pernyataan dari Faisol Anshori, Pembina LSM Garda Kawal Sampang (GKS) H Moh Tohir menyanggah
nya
Ia menggaris bawahi kata “Mokong” bagi PKL
“Kalau PKL Mokong itu untuk mencari nafkah keluarga tetapi sudah menjadi Tugas dan Fungsi OPD karena di gaji dari uang rakyat untuk menegakkan aturannya sendiri, lalu sebenarnya yang mokong siapa??,” ungkap H Moh Tohir bertanya tanya
Menurut H Moh Tohir ketidak konsistenan dengan mengusir PKL lama tapi membiarkan PKL baru bisa dinilai telah dholim karena menimbulkan rasa ketidak adilan
“Jika tidak mampu tegas jangan ada tebang pilih atau dibolehkan semua, kasihan bsgi yang sudah patuh,” imbuhnya
Selain itu, seolah tidak disadari bahwa ketidak konsistenan itu telah menggerus kewibaan Pemerintah
Ditambahkan, ketidak konsistenan ini makin menambah catatan buruk Satpol PP dan ketidak mampuan Sekdakab dalam memimpin Birokrasi di Sampang. (JZ.AS.)
