MOJOKERTO – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Komitmen tersebut kembali ditekankan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat mengikuti tahapan akhir penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KI) Awards 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/10/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung secara daring bersama jajaran Komisioner KI Jatim, wali kota yang akrab disapa Ning Ita memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi Pemkot Mojokerto dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi publik di seluruh lini pemerintahan.
> “Kami berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya kerja di seluruh organisasi perangkat daerah. Masyarakat harus bisa mendapatkan informasi publik dengan cepat, mudah, dan akurat,” ujar Ning Ita.
Menurutnya, Pemkot Mojokerto secara konsisten memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik di tingkat kota maupun di seluruh OPD. Penguatan tersebut diiringi dengan pelatihan berkala, serta monitoring dan evaluasi rutin guna memastikan seluruh aparatur memahami prinsip transparansi secara menyeluruh.
Tak hanya berhenti di internal pemerintahan, inovasi Pemkot Mojokerto juga merambah ke dunia pendidikan. Melalui program unggulan “Duta Keterbukaan Informasi”, pemerintah daerah menggandeng pelajar dan generasi muda sebagai agen transparansi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Program ini merupakan pengembangan dari inisiatif “PPID Road to School”, yang lebih dulu dijalankan untuk menanamkan nilai keterbukaan sejak dini.
> “Kami ingin semangat transparansi ini menjadi budaya yang ditanamkan sejak usia sekolah. Dengan begitu, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan,” jelas Ning Ita.
Berbagai langkah strategis tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Mojokerto untuk mempertahankan predikat sebagai salah satu daerah dengan implementasi keterbukaan informasi terbaik di Jawa Timur.
Meski begitu, Ning Ita menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
> “Kami berharap keterbukaan informasi benar-benar menjadi napas dalam pelayanan publik di Kota Mojokerto. Bukan sekadar mengejar penghargaan, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan haknya atas informasi secara utuh dan transparan,” pungkasnya.
—
Jekyridwan
