SAMPANG — Kegaduhan proses Rekruitmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sampang Madura Jawa Timur menjadi perhatian And Muhlis S.AP Ketua DPD Partai Gelora setempat
Diketahui salah satu penyebab adanya kegaduhan itu akibat terjadinya ketidak singkronan dokumen hasil Berita Acara (BA) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan perubahan dokumen tersebut ditengarai dilakukan oleh oknum Tenaga Adhoc
Bahkan dugaan keterlibatan oknum Tenaga Adhoc itu sempat diakui juga oleh Komisioner KPU Sampang Divisi Sosialisasi dan Parmas Taufik Risqon saat menerima Audiensi dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sampang rabu 10/1 lalu
“Jika dianggap sudah valid dan cukup bukti maka tidak ada alasan KPU Sampang membiarkannya, harus ditindak tegas dengan sanksi karena sudah dianggap melakukan Pelanggaran etik,” ujar Muhlis S.AP sabtu 13/1
Menurut mantan Anggota DPRD ini, kasus tersebut menjadi test case terhadap Integritas, Kredibilitas serta Kapabelitas KPU beserta Penyelenggara dibawahnya
Selain itu merubah dokumen merupakan Pelanggaran berat karena sangat fatal serta akan menjadi cerminan potensi kerawanan saat memasuki tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi hasil Suara Pemilu tahun 2024
Ditambahkan, untuk itu Ia mendesak agar KPU dan Bawaslu melakukan langkah tegas dengan memberi sanksi seberat beratnya terhadap oknum yang mengubah dokumen BA PPS. (NH)
