Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, meminta pemerintah memastikan bahwa Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengelola aset negara secara profesional dan transparan. Dengan begitu, Danatara benar-benar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Anggawira, pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu. Sebab, Danantara memiliki peran strategis dalam mengelola aset negara dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan efisiensi.
Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas optimalisasi aset negara, ujarnya, pendekatan yang tepat dalam pengelolaan aset dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional, tentu kita tidak ingin kejadian seperti (kasus korupsi) 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali,” ujar Anggawira di Jakarta, Sabtu (22/2/25).
Ia menuturkan, Danantara harus dipimpin oleh sosok yang memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi. Pemimpin Dabatara juga tidak boleh memiliki konflik kepentingan, serta benar-benar berdedikasi untuk kepentingan nasional.
“Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini,” jelasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengungkap Danantara akan segera diterbitkan pada 24 Februari 2025. Menurut Presiden, Danantara menaungi aset mencapai 900 juta dolar Amerika Serikat (jekyridwan)
