Mojokerto, 28 Oktober 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah tekanan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto yang digelar di Gedung Graha Whicesa, Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/10) siang. Sidang tersebut merupakan rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Dalam kesempatan itu, Bupati Albarra mengungkapkan bahwa APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,674 triliun, meski terjadi penurunan TKD sebesar Rp281 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kami menyikapi penurunan TKD dengan langkah penyesuaian fiskal yang terukur dan strategis. Fokus kami tetap pada pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Strategi Penyesuaian dan Penguatan Fiskal
Menjawab pandangan berbagai fraksi, Gus Barra menjelaskan bahwa Pemkab Mojokerto telah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain refocusing belanja, efisiensi operasional, serta penajaman prioritas pembangunan yang selaras dengan RPJMD dan RKPD.
Kami berkomitmen menjaga keseimbangan postur APBD 2026 dengan mengoptimalkan belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat, serta mendorong peningkatan PAD sebagai penguatan kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Bupati Albarra juga menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemutakhiran data, modernisasi sistem perpajakan, serta kolaborasi dengan DJP, DJPK, dan Kejaksaan Negeri Mojokerto.
Dorong Transformasi Digital Pemerintahan
Dalam forum yang turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, serta tokoh masyarakat tersebut, Gus Barra juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan.
Transformasi digital bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan perubahan menyeluruh menuju tata kelola berbasis data yang terintegrasi,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Mojokerto kini tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital (Pemdi) dan Peta Rencana Pemdi 2025–2029 sebagai fondasi utama transformasi birokrasi berbasis digital.
Apresiasi dan Harapan
Menutup penyampaiannya, Bupati Albarra menyampaikan apresiasi atas saran dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut, kata dia, telah dirangkum dalam dua dokumen jawaban eksekutif, yaitu ringkasan yang disampaikan dalam sidang dan lampiran jawaban rinci untuk masing-masing fraksi.
Kami berharap pembahasan Raperda APBD 2026 ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Mojokerto,” pungkasnya.
—
Jekyridwan
