Home / BERITA UTAMA / DAERAH

Selasa, 5 September 2023 - 09:09 WIB

Optimalisasi PAD, BPPKAD Sampang Bakal Berlakukan Pajak Kepada PKL

 

Sampang, Target-24jam.com — Dampak dari berkurangnya Dana Transfer Pusat ke Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Madura Jawa Timur akan memberlakukan Pajak Makan Minum & Minum kepada Pembeli Pedagang Kaki Lima (PKL) setempat

Pemberlakuan tersebut diarahkan kepada para PKL dengan omzet di atas Rp. 3.500.000 per bulan

Sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui BPPKAD itu terungkap dalam Sosialisasi oleh BPPKAD terhadap sejumlah Paguyuban PKL di aula BPPKAD jalan Rajawali 4 Bledenah Kelurahan Karang Dalam senin 4/9

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPPKAD, Plt Kabid Pendapatan, Kabid Aset, Perwakilan dari Diskopindag, Paguyuban PKL di Wijaya Kusuma barat dan timur, Paguyuban PKL Gor Indoor, Pujasera, Paguyuban PKL Monumen, Taman Kota serta Paguyuban PKL CFD

Dijelaskan oleh Hurun Ien selaku Kepala BPPKAD selasa 5/9, kepada Paguyuban PKL disampaikan dampak Dana Transfer Pusat semakin berkurang ke Daerah maka diminta untuk lebih mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“KPK dan BPK ikut memberikan atensi dalam mendorong optimalisasi PAD di Daerah sesuai ketentuan UU, Perda dan Perbup,” ujar Hurun Ien

Masih menurut Hurun Ien, pihaknya merencanakan untuk mengenakan Pajak Makan & Minum 8℅ kepada Pembeli PKL dengan omzet diatas Rp. 3.500.000

Dijelaskan, nantinya Tim dari BPPKAD bersama Diskopindag serta Pengurus Paguyuban akan melakukan survey dan pendataan lapangan

Ditambahkan, dalam Sosialisasi itu pihaknya mendengarkan masukan, sharing serta diskusi sebelum mengetrapkan aturan tersebut

St Nadia Ulfa Ketua Paguyuban PKL Trunojoyo Wijaya Kusuma barat yang mewadahi Paguyuban PKL Sang Engon (SENGON) Paguyuban PKL Buana Santap Abadi (BSA) dan PKL non Paguyuban di Wijaya Kusuma barat mengaku PKL di Wijaya Kusuma barat masih banyak yang omzetnya di bawah Rp. 3.500.000 terutama yang berbasis minuman dan aneka Kopi

“Kami memaklumi upaya Pemerintah, nanti akan kami sampaikan kepada Anggota, namun agar tidak terjadi benturan antara Pengurus Paguyuban dengan Anggota upayakan Sosialisasi secara langsung juga kepada seluruh PKL yang bersangkutan,” tutur St Nadia Ulfa

Diungkap jika patokannya NIB dalam mengukur omzet PKL maka dianggap masih kurang pas dan valid, sebab pada umumnya saat mengurus NIB besaran omzet itu “asal nyebut” dengan pertimbangan kelancaran proses pembuatan NIB nya disamping kondisi faktual dan fluktuasi ramainya Pembeli

Diungkap juga, Kepala BPPKAD sempat menyampaikan pemberlakuan Pajak Makanan dan Minuman itu salah satu alternatif selain penarikan sewa tempat jika tidak dikenakan Pajak

Bahkan yang membuat keresahan PKL Wijaya Kusuma rencana merelokasi ketempat lain disaat Pemerintah sudah menemukan lokasi baru

Terkait hal itu Aktivis LSM SP2M Chairil Saleh menyebut ketentuan tentang Pajak Makanan & Minuman kepada UMKM khususnya PKL itu sudah lama, namun akan mulai diberlakukan karena pertimbangan tertentu walaupun sebenar dibeberapa segmen seperti Rumah Makan dan sejenisnya serta Catering sudah mulai berjalan

“Kalau bisa jangan terburu buru jika ingin hasilnya maksimal, matangkan dulu karena masih banyak yang belum memahami secara utuh supaya tidak terjadi miskomunikasi,” imbuh Chairil Saleh

Menurut Chairil Saleh banyak tekhnis pemberlakuan tersebut yang belum dipahami seutuhnya oleh PKL karena Sosialisasi pada senin 4/9 itu hanya terkait rencana Pemberlakuannya

Selain itu jika pemberlakuan Pajak Makanan & Minuman juga di terapkan kepada PKL lain seperti yang selama ini ada di trotoar pinggir jalan maka pertanyaan berikutnya apakah keberadaan mereka di Trotoar legal (tidak menyimpang dari Perbup) sehingga layak di tarik Pajak, kecuali yang ada di area Wijaya Kusuma karena sudah ada Ketetapan tentang Wilayah untuk PKL termasuk juga Pembentukan Paguyubannya yang diterbitkan Pemkab melalui Diskopindag

Dijelaskan, jika di Wilayah yang dianggap melanggar aturan ditarik Pajak maka para PKL itu akan menganggap keberadaan mereka telah legal padahal ketentuan regulasinya belum di cabut

Ditambahkan, demikian juga jika hanya yang ditarik Pajak hanya di area Wijaya Kusuma maka akan muncul konflik baru karena dianggap tebang pilih dalam menegakkan aturan. (NH-red)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Koramil Tambelangan – Serda Aris Memimpin Pemasangan Pipanisasi Air Bersih

BERITA UTAMA

Upacara Bendera Kodim 1008/Tabalong: Momen Kedisiplinan dan Penghormatan Bendera Merah Putih

BERITA UTAMA

Satpam dan Potmas Ikut Ambil Bagian dalam Devile Hari Bhayangkara ke-79 di Monas

BERITA UTAMA

Polisi Bersama Tim Gabungan Evakuasi Korban Hanyut Di Sungai BrantasTULUNGAGUNG

BERITA UTAMA

Polri Peduli Lingkungan: Polres Jember Gelar Aksi Bersihkan Sungai Bedadung di Hari Bhayangkara ke -79

BERITA UTAMA

Komandan Batalyon Infanteri 3 Marinir Berikan Jam Komandan Kepada Prajuritnya

BERITA UTAMA

Disambut Bupati Sampang, Pemulangan Tahap Ke 2 Pengungsi Penyintas Syiah Dari Sidoarjo

BERITA UTAMA

H. Asep Ikhsan Menyongsong Membangun Kabupaten Bandung Yang Kuat Dan Semakin Bedas