KOTA MOJOKERTO Pemerintah Kota Mojokerto menegaskan komitmennya dalam memperkuat strategi pengembangan kota cerdas (smart city) bukan sekadar dengan menghadirkan teknologi digital, tetapi dengan membangun birokrasi yang mampu menjadi motor penggerak.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Kota Cerdas yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (23/9/2025).
Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menyatakan bahwa keberhasilan enam dimensi smart city sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi.
“Kunci keberhasilan penerapan enam dimensi smart city ada pada birokrasi. Smart government, smart economy, hingga smart living tidak akan berjalan baik jika birokrasi tidak peduli dan tidak bekerja dengan optimal,” ungkapnya.
Ning Ita juga menepis anggapan bahwa kota cerdas hanya identik dengan aplikasi atau teknologi informasi semata.
“Mayoritas orang mengira smart city itu sekadar aplikasi atau teknologi informasi. Padahal tidak demikian. Smart city mencakup enam dimensi besar yang harus dipahami dan dijalankan bersama, bukan hanya soal digitalisasi,” tuturnya.
Kota Mojokerto sendiri kini berada di peringkat ke-11 dari 156 daerah se-Indonesia dalam implementasi program smart city. Capaian ini diakui cukup membanggakan, tetapi belum menjadi alasan untuk berpuas diri.
Selama nilai itu belum yang paling tinggi, kita masih memiliki peluang untuk lebih baik. Ketidakpuasan itulah yang harus menjadi motivasi agar kita terus berkinerja lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Wali Kota Mojokerto Ning Ita dalam sosialisasi Mojokerto Smart City. (ist)
Sementara itu Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana sekaligus Asesor Smart City Nasional, Prof. DR. Sri Yulianto Joko Prasetyo selaku narasumber pada FGD ini menekankan pentingnya kepemimpinan dan kolaborasi lintas OPD sebagai fondasi keberlanjutan program smart city di Kota Mojokerto.
Menurutnya, ada lima aspek krusial yang harus dijalankan dan ditingkatkan, diantaranya komitmen kepemimpinan daerah, kolaborasi antar OPD, kebijakan yang kuat, sosialisasi dan literasi, dan evaluasi kinerja.
Diskusi strategis ini menandai bahwa Pemkot Mojokerto tidak ingin terjebak pada simbolisasi “kota digital” semata, melainkan membangun ekosistem kota cerdas yang lebih inklusif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemkot Mojokerto optimis akan naik peringkat ke lima besar nasional, serta menegaskan bahwa kota cerdas bukan hanya milik pemerintah, tetapi hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.(jekyridwan)
